Jakarta, sumatraterkini.id-Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya diukur dari tersedianya makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga dari kemampuan program tersebut dalam menggerakkan ekonomi nasional secara inklusif melalui tata kelola yang baik dan penguatan rantai pasok.
Pernyataan itu disampaikan Luhut usai menggelar pertemuan dengan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, guna membahas evaluasi sekaligus penyempurnaan tata kelola program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Dalam pertemuan itu, Luhut mengatakan Dewan Ekonomi Nasional turut menyerahkan hasil survei lapangan mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang sebelumnya telah dilaporkan kepada Presiden. Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi dasar untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas pelaksanaan program.
“Sesuai arahan Presiden, saya kembali mengingatkan bahwa program sebesar ini harus dikelola dengan berorientasi pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan agar tata kelola dan pengawasannya berjalan lebih akuntabel,” tulis Luhut melalui akun Instagram resminya, @luhut.pandjaitan, Selasa (23/6/2026).
Berdasarkan kajian Dewan Ekonomi Nasional di sekitar 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Program Makan Bergizi Gratis diperkirakan mampu menciptakan perputaran belanja pangan lebih dari Rp120 triliun per tahun dan berpotensi menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja. Menurut Luhut, dampak berganda (multiplier effect) program tersebut mulai terlihat di berbagai daerah.
Meski demikian, ia mengakui manfaat ekonomi yang dihasilkan belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha di tingkat akar rumput. Petani, peternak, nelayan, koperasi, serta pelaku UMKM lokal dinilai masih menghadapi kendala untuk terhubung secara optimal ke dalam rantai pasok program MBG.
Luhut menilai tantangan utama pelaksanaan MBG bukan lagi terletak pada pembangunan fasilitas dapur, melainkan pada penguatan ketahanan rantai pasok, ketersediaan komoditas, kapasitas pemasok skala kecil, serta tata kelola kemitraan yang lebih efektif.
Karena itu, menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada Badan Gizi Nasional maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Diperlukan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, lembaga pengawasan, sektor perbankan, koperasi, hingga pelaku usaha agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis nasional tersebut, Dewan Ekonomi Nasional menyatakan siap terus berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional dalam merumuskan langkah-langkah strategis guna memperkuat ekosistem rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis.
Luhut menegaskan, hasil kajian yang diserahkan kepada BGN merupakan wujud komitmen Dewan Ekonomi Nasional untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan semakin akuntabel, efisien, serta mampu memberikan dampak ekonomi yang inklusif, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (**)
