Jakarta, sumatraterkini.id- Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong hilirisasi energi nasional, khususnya melalui proyek pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) sebagai alternatif Liquefied Petroleum Gas (LPG). Namun, di balik ambisi besar tersebut, tantangan struktural dan teknis masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terurai.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa salah satu alasan utama pengembangan DME adalah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang hingga kini masih membebani neraca energi nasional.
Menurutnya, persoalan bukan semata pada ketersediaan gas, melainkan pada perbedaan karakteristik jenis gas yang dimiliki Indonesia. Sebagian besar cadangan gas domestik didominasi oleh gas metana dan etana (C1 dan C2), sementara LPG yang dibutuhkan masyarakat berasal dari propana dan butana (C3 dan C4) yang jumlahnya relatif terbatas di dalam negeri.
“Secara cadangan kita kaya, tapi jenisnya berbeda. LPG itu C3 dan C4, sementara gas kita lebih banyak C1 dan C2. Itu yang membuat kita tetap harus impor,” ujar Bahlil dalam forum Sinergi Alumni IPB Untuk Bangsa di Jakarta, Sabtu (2/4/26).
Sebagai solusi strategis, pemerintah mendorong proyek hilirisasi batu bara berkalori rendah yang dikembangkan oleh PT Bukit Asam Tbk di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Produk DME yang dihasilkan diharapkan mampu menggantikan LPG, khususnya untuk kebutuhan rumah tangga, sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dalam negeri.
Meski demikian, perjalanan proyek ini tidak berjalan mulus. Bahlil mengakui adanya dinamika kepentingan yang sempat menghambat percepatan realisasi proyek, termasuk faktor investasi dan dukungan mitra strategis yang berubah di tengah jalan.
Proyek DME sendiri sempat memasuki tahap awal pembangunan pada era Presiden Joko Widodo. Namun, berbagai kendala membuat proyek tersebut tertunda dan belum mencapai tahap operasional hingga saat ini.
Dalam pernyataannya, Bahlil juga memberi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan lagi memberi ruang bagi pihak-pihak yang mencoba menghambat proyek strategis nasional tersebut. Ia menegaskan bahwa hilirisasi bukan sekadar program, melainkan arah kebijakan jangka panjang untuk memperkuat kemandirian energi Indonesia.
“Sekarang kita pastikan proyek strategis seperti ini harus jalan. Tidak boleh lagi ada yang menghambat,” tegasnya.
Dengan tekanan kebutuhan energi domestik yang terus meningkat dan beban impor LPG yang masih tinggi, keberhasilan proyek DME dinilai menjadi salah satu kunci penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi impor sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di masa depan. (**)
