Jakarta, sumatraterkini.id- PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski mengakui memiliki semangat kebangsaan dan tujuan konstitusional yang sama dengan pemerintah. Bagi partai berlambang banteng itu, kesamaan visi terhadap kepentingan bangsa tidak identik dengan bergabung dalam koalisi kekuasaan.
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyatakan seluruh kekuatan politik memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keutuhan bangsa, menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945, serta memastikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Semangat kebangsaan kita tentu sama. Namun, kesamaan cita-cita tidak berarti semua partai harus berada dalam satu barisan pemerintahan,” kata Ganjar kepada wartawan, Jumat (24/7/2026).
Pernyataan tersebut menjadi respons atas pandangan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyebut hati PDIP diyakini sejalan dengan pemerintah dalam membangun Indonesia.
Menurut Ganjar, dalam sistem demokrasi modern, keberadaan kekuatan politik di luar pemerintahan justru merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan terhadap jalannya kekuasaan. Fungsi checks and balances, katanya, harus tetap dijaga agar setiap kebijakan pemerintah berada dalam koridor konstitusi dan tidak mengarah pada konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.
Ia menegaskan posisi politik PDIP hingga saat ini belum berubah, yakni tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Kendati demikian, penghormatan terhadap Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tetap menjadi sikap resmi partai.
Ganjar menambahkan, kritik yang disampaikan PDIP bukan dimaksudkan untuk melemahkan pemerintah, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab politik agar setiap kebijakan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
“Soal dinamika politik ke depan, biarlah waktu yang menjawab. Yang pasti, sikap politik PDI Perjuangan tidak ditentukan oleh rayuan kekuasaan atau jabatan, melainkan oleh kepentingan rakyat dan komitmen menjaga demokrasi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa PDIP memilih menjalankan peran sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan, sembari membuka ruang bagi dinamika politik yang dapat berkembang sesuai situasi nasional di masa mendatang. (**)
