Jakarta, sumatraterkini.id- Permintaan maaf yang disampaikan Rismon Sianipar kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya pada 12 Maret 2026 memicu berbagai spekulasi di ruang publik. Video permintaan maaf tersebut viral di media sosial dan menimbulkan beragam tafsir terkait perubahan sikap Rismon yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu tokoh yang vokal mengkritik Jokowi melalui bukunya berjudul Jokowi’s White Paper.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F. Silaen, menilai fenomena perubahan sikap tersebut menarik untuk dianalisis secara kritis dari berbagai perspektif.
Menurut Silaen, perubahan drastis dari seorang tokoh yang sebelumnya sangat kritis terhadap kekuasaan dapat dibaca melalui beberapa pendekatan analisis.
“Fenomena ini bisa dianalisis setidaknya dari tiga dimensi, yakni dimensi saintifik-profesional, hukum-pragmatis, dan simbolik-politik,” ujar Silaen kepada awak media di Jakarta, Sabtu (14/3/26).
Ia menilai dalam dinamika politik, perubahan sikap tokoh publik sering kali tidak berdiri sendiri. Ada kemungkinan berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk mengubah posisi politiknya.
Silaen mengaku sebelumnya telah memperkirakan bahwa akan ada pihak-pihak yang pada akhirnya memilih mengubah sikap atau “balik badan”, sebagaimana pernah terjadi pada beberapa tokoh yang sebelumnya bersikap keras terhadap pemerintah namun kemudian mengambil langkah berbeda.
“Dalam politik, sering kali terdapat berbagai pendekatan yang dilakukan oleh sejumlah pihak, mulai dari persuasi, bujukan, hingga tekanan tertentu,” katanya.
Meski demikian, Silaen menegaskan bahwa sulit memastikan secara faktual apakah perubahan sikap tersebut murni keputusan pribadi atau dipengaruhi oleh faktor lain yang tersembunyi itu semacam aib. Menurutnya, dalam banyak kasus politik, perubahan sikap tokoh publik biasanya melalui proses yang panjang dan kompleks.
“Peristiwa seperti ini tidak bisa dilihat hanya dari apa yang tampak di permukaan. Dalam dinamika politik sering ada jaringan atau irisan kepentingan yang bekerja mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang untuk mengambil sikap tertentu,” jelasnya.
Silaen juga menyinggung polemik mengenai isu ijazah Presiden Jokowi yang sempat menjadi perdebatan publik. Menurutnya, jika persoalan tersebut benar-benar bergulir hingga ke pengadilan, maka situasinya akan memasuki wilayah hukum yang lebih formal.
“Jika sebuah perkara sudah masuk ke pengadilan, maka ruang kontrol pihak-pihak tertentu terhadap prosesnya menjadi lebih terbatas karena sifatnya terbuka disaksikan publik. Karena itu dalam banyak kasus, sering muncul upaya agar isu-isu sensitif tidak sampai bergulir ke meja persidangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Silaen menilai dalam dinamika politik kerap terdapat kelompok atau tim informal yang bergerak melalui berbagai jalur untuk menjaga kepentingan tertentu. Pendekatan semacam itu, menurutnya, dapat dilakukan melalui berbagai cara untuk membelokkan arah sebuah isu.
Namun demikian, ia menekankan bahwa analisis tersebut masih berada pada tataran dugaan dan tidak mudah dibuktikan secara faktual karena kerap berlangsung di ruang-ruang gelap yang tidak terlihat oleh publik.
“Perubahan sikap tokoh publik biasanya tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada proses panjang di belakangnya, meskipun tidak selalu mudah dibuktikan secara terbuka,” katanya.
Silaen menambahkan bahwa dinamika politik yang melatarbelakangi perubahan sikap seseorang sering kali jauh lebih kompleks dibandingkan apa yang terlihat di ruang publik. Karena itu, ia mengingatkan masyarakat untuk menyikapi berbagai peristiwa politik secara kritis dan objektif sebelum menarik kesimpulan. (**)
