Medan, sumatraterkini.id- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan yangj berlangsung selama dua hari, 22–23 April 2026 ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan aspirasi masyarakat.
Ketua panitia Dr. Dikky Anugerah, S.Sos., M.SP dalam laporannya menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momentum penting untuk memastikan perencanaan pembangunan lebih terukur, terarah, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Perencanaan pembangunan harus berbasis data, efisien, serta berorientasi pada hasil. Kita tidak lagi berbicara tentang banyaknya kegiatan, tetapi perubahan nyata yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dalam forum yang turut dihadiri Dirjen Pembangunan Daerah, Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) sebagai narasumber, Dirjen Bina Keuangan Daerah, serta unsur Forkopimda se-Sumatera Utara itu, ditegaskan empat prinsip utama pembangunan tahun 2027.
Pertama, perencanaan berbasis data dan efisiensi, dengan mengacu pada kebutuhan riil serta indikator kinerja yang jelas. Kedua, sinkronisasi dan integrasi antara pemerintah desa, kabupaten/kota hingga provinsi dengan pemerintah pusat. Ketiga, pergeseran paradigma dari kuantitas kegiatan ke manfaat nyata. Keempat, pendekatan partisipatif dan inklusif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan.
Adapun tema pembangunan yang diusung dalam RKPD Sumut 2027 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Peningkatan Produktivitas, Investasi, dan Industrialisasi Berbasis Potensi Daerah,”sebutnya.
Perencanaan Matang
Dicky menjelaskan, Musrenbang ini merupakan puncak dari rangkaian panjang proses perencanaan yang telah dimulai sejak akhir 2025, mulai dari kick-off meeting, konsultasi publik, hingga pelaksanaan Musrenbang di 33 kabupaten/kota.
Selain itu, Pemprov Sumut juga melakukan transformasi pendekatan perencanaan, dari berbasis wilayah menjadi berbasis potensi daerah. Pendekatan ini diwujudkan melalui sejumlah forum kawasan, seperti kawasan komoditas unggulan di Tapanuli Selatan, kawasan pertumbuhan di Pematangsiantar, kawasan ketahanan pangan di Batubara, serta kawasan afirmasi di Gunungsitoli.
“Melalui pendekatan ini, perencanaan menjadi lebih tematik, fokus, dan langsung menyasar persoalan utama di setiap daerah,” jelasnya.
Musrenbang Provinsi Sumatera Utara 2027 diharapkan menghasilkan kesepakatan prioritas pembangunan yang mampu mendorong lompatan pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Di akhir laporannya, panitia berharap Gubernur Sumatera Utara dapat memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi Musrenbang RKPD Tahun 2027.
“Dengan perencanaan yang berkualitas dan berbasis data, kita optimistis pembangunan Sumatera Utara ke depan akan lebih tepat sasaran dan berdampak luas bagi masyarakat,” tutup Dicky. (**)
