Tangsel, sumatraterkini.id-Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan instruksi langsung untuk mengizinkan kembali pengecer menjual LPG 3 kg bersubsidi. Instruksi ini menunjukkan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, gagal menerjemahkan kebijakan pro-rakyat yang menjadi bagian dari program Asta Cita.
Kelangkaan LPG 3 Kg Mencoreng Wajah Pemerintah Direktur Eksekutif Gerilya Institute, Subkhan AS, menilai bahwa kelangkaan gas LPG 3 kg dalam beberapa hari terakhir telah mencoreng citra Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan Menteri ESDM, yang melarang penjualan LPG 3 kg di pengecer, dianggap tidak populis dan terkesan dipaksakan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih belum stabil.
“Bahlil sebagai menteri yang bertanggung jawab seharusnya berkoordinasi dengan Presiden. Jangan sampai visi dan misi Prabowo-Gibran yang tertuang dalam program Asta Cita tercoreng akibat kebijakan yang dibuatnya sendiri,” kata Subkhan kepada awak media, Selasa (4/2/2025).
Kebijakan yang Tidak Sejalan dengan Visi Presiden Menurut Subkhan, kebijakan yang dikeluarkan oleh Bahlil menunjukkan ketidaksinkronan dengan visi Presiden Prabowo. Apalagi, keputusan tersebut bukan merupakan arahan langsung dari Presiden.
“Dalam sistem pemerintahan, kementerian adalah pembantu Presiden. Mereka bertugas mengimplementasikan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, bukan membuat kebijakan sendiri. Jadi, tidak boleh ada visi menteri yang bertentangan dengan kebijakan Presiden,” tegasnya.
Dampak Kebijakan terhadap Stabilitas Nasional Larangan pengecer menjual LPG 3 kg bersubsidi dinilai sebagai kebijakan yang merugikan rakyat kecil dan tidak bisa dibiarkan. Subkhan memperingatkan bahwa kebijakan seperti ini berpotensi mengganggu stabilitas nasional, terutama jika menyangkut kebutuhan pokok masyarakat.
“Jika seorang menteri memiliki visi misi sendiri tanpa sejalan dengan Presiden, maka dampaknya bisa mengancam stabilitas keamanan nasional. Apalagi kebijakan ini berkaitan dengan hajat hidup masyarakat kecil,” ujar Subkhan.
Prabowo-Gibran Diminta Tertibkan Kabinet
Subkhan meminta agar Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran segera menertibkan kabinet agar tidak ada lagi kebijakan yang dibuat secara serampangan dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Jangan sampai karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Prabowo-Gibran harus segera mengambil langkah tegas untuk menertibkan kabinet, agar kejadian seperti ini tidak terulang di kemudian hari,” pungkasnya. (**)
